DPRD Minta Pemkab dan PDAM Serius Atasi Persoalan Air

Ketua Komisi II DPRD Lingga, Said Agusmarli
Ketua Komisi II DPRD Lingga, Said Agusmarli

IL-DPRD Kabupaten Lingga khususnya komisi II meminta kepada pemerintah dan PDAM setempat untuk serius mengatasi persoalan air di Lingga yang setiap tahunnya masih saja di landa kekeringan. 

“Kita minta pemkab dan PDAM serius. Tiap tahun kita masih saja disibukkan dengan persoalan kekeringan air,” kata Ketua Komisi II DPRD Lingga, Said Agusmarli kepada media ini, Senin (19/02/18).

Ia menilai perosalan tersebut sudah tidak seharusnya terjadi lagi, mengingat sumber air di Lingga cukup melimpah dan cukup mengantisipasi apabila kekeringan di kala musim kemarau melanda.

“Persoalan ini seharusnya sudah di antisipasi pemerintah daerah sebelumnya. Masa kita dari tahun ke tahun masih saja sibuk air kering. Kita boleh lihat begitu banyaknya sumber mata air yang kita miliki. Ini cuma cara pengelolaanya saja yang belum maksimal,” ungkap pria yang di sapa Agus ini.

Agus mengatakan, pihaknya juga telah melakukan upaya dan langkah-langkah terkait permasalahan itu. Yaitu dengan melaksanakan hearing bersama PDAM, begitu juga termasuk pemkab yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PKP).

Dalam hearing tersebut DPRD meminta kepada pemkab dan PDAM untuk mencari solusi secepat mungkin terhadap kekeringan sekaligus mengatasi apa yang menjadi keluhan masyarakat.

“Ada beberapa poin yang kita minta dari hasil hearing ini. Pertama solusi jangka pendek dan menengah. Kemudian perbaikan bak penampungan (DAM) yang di akui PDAM bocor. Perluasan lubuk atau sumber air dan terakhir solusi jangka panjang yang dalam hal ini kita minta dibangunkan waduk, agar kedepan persoalan air tidak terjadi lagi. Ini semua akan kita fasilitasi,” tutur Agus.

Kemudian pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV di Batam terkait persyaratan pembangunan waduk.

“Untuk pembangunan waduk syaratnya harus di siapkan Fisability Study (FS) nya, kemudian perizinan dan pembebasan lahan. Terkait perbaikan karena DAM yang dimiliki PDAM masih milik pemerintah pusat yang dibangun melalui APBN, kita minta pemkab surati satkernya yang ada di provinsi,” tutup Agus .(j)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *