AMPL Minta Produksi Arang Bakau Di Stop

Keterangan foto : Siswanda (ketua bicara Aliansi Mahasiswa Pecinta Lingkungan)
Keterangan foto : Siswanda (ketua Aliansi Mahasiswa Pecinta Lingkungan)

IL-Aliansi Mahasiswa Pecinta Lingkungan (AMPL) Provinsi kepri. meminta produksi dapur arang yang mengambil bahan baku bakau atau hutan mangrove di Kabupaten Lingga dihentikan. Pasalnya selain merusak ekosistem hutan bakau, dugaan adanya penyimpangan dalam produksi hutan bakau seperti tebang tanam kembali tidak dijalankan oleh pengusaha dapur arang yang beroperasi di Kabupaten Lingga.

Penegasan ini disampaikan ketua Aliansi Mahasiswa Pecinta Lingkungan (AMPL) Siswanda dalam keterangan resmi yang disampaikannya kepada media ini, Selasa (01/05/18).

“Kita meminta kepada Dinas kelautan perikanan dan kehutanan Kabupaten Lingga dan juga Provinsi Kepri dan pihak terkait lainnya untuk menghentikan produksi arang bakau. Selain itu kita juga menegaskan kepada dinas terkait agar tidak memberikan izin produksi dapur arang karena produksi dapur arang merusak ekosistem hutan bakau”, ungkapnya.

Menurut AMPL, pemanfaatan kayu bakau untuk produksi arang tidak bisa dilakukan sembarangan, karna bisa merusak ekosistem hutan bakau. Oleh karna itu harus ada penataan tata ruang hutan bakau.

“Mana hutan bakau yang bisa di eksploitasi dan mana yang tidak itu harus jelas. Karna kita takut ekploitasi hutan bakau cenderung dilakukan secara liar dan tidak terkendali,” tambahnya seraya menambahkan perlunya perhatian serius dari Instansi terkait untuk tidak tinggal diam dan terkesan tutup mata terkait permasalahan ini.

Selain hal yang di sampaikannya  tadi, AMPL juga minta kepada koperasi Mangrove Lingga Lestari menunjukan dokumen yang mereka kantongi sebagai payung hukum dan rujukan pengusaha dapur arang yang bernaung dibawah mereka.

Dokumen yang dimaksud yakni seperti dokumen RPL untuk usaha rencana pengendalian lingkungan, surat izin penebangan bakau. Surat izin operasi dapur arang yang ada di Kabupaten Lingga.

“Karena kita takut operasi produksi dapur arang tersebut dilakukan secara ilegal,” tegasnya lagi.

Satu hal lagi, AMPL juga menyoroti soal jaminan kesehatan ini menurutnya sangat penting sekali, karna tidak menutup kemungkinan pasti ada para pekerja yang mendapat penyakit dari pengoperasian dapur arang.

“Kita tidak mau pada saat para pekerja itu mendapat penyakit pihak perusahaan hanya lepas tangan begitu saja. Oleh karna itu harus ada jaminan kesehatan bagi para pekerja disana,” harapnya.

Terkait dengan hal yang menjadi perhatian AMPL ini, mereka mengaku telah menyurati secara resmi ke pihak koperasi untuk minta jawaban. Namun tanggapan dari pihak koperasi sangat tidak masuk akal sekali, karena ada beberapa hal yang mereka persalahkan. Sehingga mereka tidak bisa menanggapi surat tersebut.

Sementara itu pengurus koperasi mangrove Lingga lestari ketika dikonfirmasi media ini mengakui pihaknya memang sudah menerima surat dari aliansi mahasiswa pecinta Lingkungan. Namun ada sebab yang menyebabkan mereka enggan menanggapi surat yang dilayangkan kepihaknya itu.

Keterangan foto : Dapur arang di Kabupaten Lingga
Keterangan foto : Dapur arang di Kabupaten Lingga

“Memang Ada surat dari mereka namun memang tidak kita jawab karena beberapa hal yakni alamat surat salah dan tidak ada cap. Selain itu kalau memang mereka mau bertanya, ke instansi terkait itu lebih baik. Karena memang dinaslah yang lebih tepat menjawab persoalan ini,” jawab Syuriansyah pengurus koperasi.(j)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *