TERIMA PUTUSAN BAWASLU

KPUD LINGGA PUNYA WAKTU 3 HARI TENTUKAN SIKAP

Keterangan foto : Juliyati Ketua KPUD Kabupaten Lingga

IL-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lingga pada prinsipnya menerima keputusan hasil sidang yang sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Lingga. Untuk menentukan langkah selanjutnya, KPUD masih memiliki waktu 3 hari untuk mengambil sikap terkait putusan tersebut.

Ketua KPUD Kabupaten Lingga Juliyati kepada media ini menjelaskan, pihaknya harus menghormati apapun keputusan yang dibuat oleh Bawaslu Lingga. Soalnya masing-masing pihak dalam hal ini memiliki landasan hukum yang jelas.

“Kami menghormati apapun keputusan Bawaslu. Setelah ini kami masih ada waktu tiga hari. Biarkan kami berpikir dahulu untuk mengambil langkah selanjutnya,” kata Juliyati menegaskan, Rabu(05/09/2018).

Sementara itu ketua komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman seperti yang dikutip dari Kompas.com

menegaskan beberapa hari yang lalu menegaskan bahwa, seluruh bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi tetap berstatus tak memenuhi syarat.

Arief memastikan, KPU akan mengembalikan berkas pendaftaran mereka mesti telah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“KPU kan sudah mengatur dalam PKPU bahwa kalau ada mantan terpidana yang terlibat tiga jenis tindak pidana itu (bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi) kami akan kembalikan,” ujar Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018) kemarin.

“Kalau masih didaftarkan, kami akan menyatakan statusnya tidak memenuhi syarat,” tambah Arief.

Terkait bacaleg eks koruptor, lanjut Arief, KPU berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan.

Dalam PKPU tersebut, partai politik dilarang untuk mencalonkan mantan koruptor. Selain itu, parpol juga diwajibkan untuk menandatangani fakta integritas.

“Peraturan itu sampai hari ini belum dibatalkan sehingga kami selaku pembuat peraturan KPU yang harus memedomani peraturan KPU itu,” tutur Arief.

Selain itu, KPU juga sudah meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menunda eksekusi putusan Bawaslu tersebut.

Arief mengatakan, hingga saat ini Mahkamah Agung belum memutuskan uji materi atas Peraturan KPU.

“Sepanjang PKPU itu belum diubah, maka PKPU itulah yang harus dijalankan. Jadi kami minta eksekusi terhadap putusan Bawaslu itu harus ditunda sampai kalau nanti PKPU-nya nanti yang di-judicial review itu dinyatakan sesuai dengan UU atau tidak,” ucapnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) ikut mengkritik keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di beberapa daerah yang meloloskan mantan koruptor sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) 2019.

Bawaslu meloloskan mereka berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bukannya pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyebut, Bawaslu semena-semena dengan mengingkari keabsahan hukum.

“Disinikan sudah terlihat ada arogansi dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu yang secara terang benderang tidak mengakui keabsahan PKPU,” tutur Almas di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (30/8/2018).

“Padahal PKPU diakui keberadaannya, diakui kekuatan hukumnya oleh Undang-undang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011,” sambung dia.

Almas menyebutkan, perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu menyulitkan posisi kedua penyelenggara pemilu tersebut.

Sebab, jika KPU tidak melaksanakan keputusan Bawaslu tersebut, mereka terancam dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Oleh sebab itu, ICW mengharapkan Bawaslu RI dapat mengoreksi keputusan Bawaslu di daerah.

“Kita seharusnya satu suara, satu aksi, untuk menutup peluang orang-orang bermasalah untuk menduduki jabatan penting melalui kontestasi pemilu,” tuturnya.(j/compas.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *