Dunia Kecam Aksi Kudeta Militer di Myanmar

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi ditahan militer. (Foto: REUTERS/POOL)

Infolingga.net – Kudeta militer yang terjadi di Myanmar menuai kecaman dari para pemimpin negara di dunia.

Presiden Win Myint dan para pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi ditahan dan ditangkap di kediamannya.

Pihak militer kemudian mengumumkan status darurat selama setahun, dengan segala urusan sementara akan diserahkan ke Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Baca juga : Iran Siap Ratakan Tel Aviv dengan Tanah

Banyak pemimpin negara yang melontarkan kecaman. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken menyerukan militer Myanmar untuk membebaskan pejabat pemerintah dan masyarakat sipil yang mereka tahan.

Selain AS, berikut para pemimpin negara yang mengecam tindakan militer Myanmar.

Inggris

Perdana Menteri Inggris Borris Johnson mengutuk kudeta dan penahanan Suu Kyi. “Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil dibebaskan,” kata dia lewat Twitter.

China

China yang kerap menentang intervensi PBB di Myanmar, menyerukan semua pihak ‘menyelesaikan perbedaan.’

“China adalah kerabat dekat Myanmar dan berharap berbagai pihak menyelesaikan perbedaan dengan cara yang benar, di bawah kerangka hukum dan konstitusi untuk menjaga stabilitas politik dan sosial,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.

PBB

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan lantang mengutuk penahanan yang dilakukan militer terhadap Suu Kyi, Presiden Win Myint dan pemimpin lainnya.

Selaras dengan Gutteres, Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric menyayangkan tindakan tentara Myanmar. “Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar,” katanya.

Jepang

Kementerian Luar Negeri Jepang mendesak pemerintah Myanmar untuk membebaskan Suu Kyi dan memulihkan demokrasi.

“Kami meminta pembebasan para pemangku kepentingan termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi yang ditahan hari ini,” ujarnya.

Uni Eropa

Presiden Dewan Eropa Charles mengutuk keras kudeta tersebut. “Hasil Pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan,” cuit mantan perdana menteri Belgia itu.

Australia

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne meminta agar militer menghormati supremasi hukum dan membebaskan semua yang ditahan.

“Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum, untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan mereka yang ditahan secara tidak sah,” katanya.

India

“Kami mencatat perkembangan di Myanmar dengan perhatian yang serius. India selalu teguh dalam mendukung proses transisi demokrasi di Myanmar. Kami percaya supremasi hukum dan proses demokrasi harus ditegakkan,” ujar Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan.

ASEAN

Kementerian Luar Negeri Singapura menyampaikan kekhawatirannya atas situasi Myanmar hari ini.

“Kekhawatiran membesar terkait situasi terakhir di Myanmar”. Ia juga menambahkan agar semua pihak untuk menahan diri.

Sementara, Juru Bicara Kepresidenan Filipina Harry Roque menyebut situasi itu adalah masalah internal. “Perhatian kami adalah keselamatan orang-orang,” katanya.

“Angkatan bersenjata kami bersiaga jika kami perlu mengangkut mereka serta kapal angkatan laut untuk memulangkan mereka jika perlu.”

Norwegia

“Kami mengutuk kejadian hari ini di #Myanmar. Kami mendesak para pemimpin militer untuk mematuhi morma-norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu,” kata Kementerian Luar Negeri Norwegia.

Kanada

Duta Besar Kanada untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Bob Rae juga mengecam tindakan militer Myanmar itu. “Inilah apa yang disebut ‘aturan hukum’ sebagai penentang terhadap “supremasi hukum”.

Kata dia, Konstitusi 2008 secara khusus dirancang untuk memastikan kekuatan militer mengakar dan terlindungi. Tatmadaw menulis konstitusi ini sebagai cara untuk melakukan kudeta.

Turki

Pemerintah Turki, yang pernah menjadi sasaran kudeta militer pada 2016 lalu, mengutuk perebutan kekuasaan dan menyerukan pembebasan para politisi.

“Kami mengutuk keras perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh tentara Myanmar. Turki menentang semua jenis kudeta dan berharap pembebasan para pemimpin terpilih, tokoh politik dan warga sipil yang ditahan,” ujar Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

Bangladesh

Kementerian Luar Negeri Banglades mengharap agar proses demokrasi dan konstitusi di Myanmar bisa ditegakkan.

“Bangladesh dengan tegas berpegang dan mempromosikan etos demokrasi. Kami berharap bahwa proses demokrasi dan aturan konstitusional akan ditegakkan di Myanmar. Sebagai tetangga yang ramah dan dekat, kami ingin melihat perdamaian dan stabilitas di Myanmar,” katanya.

Skandinavia

Norwegia, Swedia dan Denmark mengutuk perebutan kekuasaan oleh militer. Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde mendesak para pemimpin yang ditahan segera dibebaskan tanpa syarat.

“Para pemimpin sipil dan lainnya yang ditahan secara tidak sah harus dibebaskan segera dan tanpa syarat.”

Sementara Menteri Luar negeri Denmark Jeppe Kofod mengatakan militer di bawah kendali sipil adalah prinsip demokrasi utama.

Sumber : CNN Indonesia
Editor : C.A

Recommended For You

About the Author: By Redaksi Infolingga

Media Informasi dan Hiburan Seputar Kepri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *