Ketua LAMI prov. Kepri Minta Pemerintah Tertibkan Tambang Bauksit Ilegal

Keterangan foto : ketua
Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Prov. Kepri, Abd. Karim

Info (Lingga)- Aktivitas pertambangan bauksit ilegal harus ditertibkan dan dihentikan dikarenakan oleh berbagai kejanggalan dan kesalahan administratif lainnya.

Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk tidak mentolelir kegiatan pertambangan bauksit non prosedural atau ilegal, di berbagai wilayah di Kab. Lingga.

Pernyataan itu disampaikan Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia Provinsi Kepri, Minggu (02/02/2020).

Ketua LAMI Prov. Kepri, Abd. Karim, pada media infolingga.net mengatakan, mendapat informasi tentang adanya aktivitas pengangkutan bauksit di Kab. Lingga akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Ia mengatakan, informasi aktivitas pertambangan bauksit yang di duga ilegal akan dioperasikan setelah sejumlah orang yang di delegasikan perusahaan tertentu berkoordinasi dengan berbagai pihak, agar kegiatan tersebut bisa berjalan aman dan lancar.
Pertambangan bauksit diduga lebih dulu dilakukan di Air Kulah, Kec. Katang Bidare dan sejumlah wilayah di Lab. Lingga.

“Kami berharap pemerintah dan aparat yang berwenang mengantisipasi permasalahan itu,” manakala aktivitas pertambangan itu nantinya tidak sesuai peruntukan wilayah dan mekanisme pertambangan semestinya, ujarnya.

Karim mengatakan, aktivitas pertambangan bauksit beberapa waktu lalu hanya akan memperparah kerusakan lingkungan, kita berharap pemerintah dan aparat yang berwenang bersikap tegas dalam menyikapi permasalahan ini.

Pertambangan bauksit ilegal tidak akan memberi keuntungan kepada pemerintah daerah, justru dapat merusak lingkungan, hutan dan ekosistem hayati lainnya. Bahkan kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan dapat merugikan masyarakat.

“Kita dapat lihat bersama di beberapa lokasi bekas galian pertambangan bauksit di Lingga, kerusakan akibat pertambangan itu masih jelas terlihat, aktivitas reklamasi yang katanya akan dilaksanakan setelah tambang berakhir tidak juga terealisasi, hingga hari ini beberapa lokasi yang terdampak dari aktivitas tambang masih terlihat berantakan”, ungkap tok Agus sapaan akrab Abd. Karim.

Oleh karena itu, “kami berharap kepada pemerintah Kab. Lingga bahkan tingkat provinsi Kepri agar lebih jeli dan hati-hati dalam mengeluarkan izin terkait pertambangan, karena banyak yang kita temukan bahwa pada awalnya perusahaan tersebut mengajukan izin untuk membuka sebuah resort ataupun lokasi wisata yang katanya akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah, namun ketika lokasi tersebut dibuka dan ditemukan material tambang seperti bauksit ataupun pasir, mereka akhirnya merubah izin tersebut, yang pada intinya izin untuk membuka lokasi wisata ataupun resort itu hanya modus awal saja, yang sebenarnya ingin membuka pertambangan di wilayah tersebut,” ungkap Tok Agus.

“Itu yang kita khawatirkan, kami berharap pemerintah dalam hal ini bagian perizinan harus jeli terhadap permohonan-permohonan izin yang diajukan oleh beberapa perusahaan”, harap ketua LAMI Prov. Kepri.

“Sangat disayangkan ketika izin itu keluar dan ternyata bukan ingin membangun sebuah konsep pariwisata yang besar melainkan tujuan sebenarnya hanya ingin mengambil hasil bumi seperti bauksit ataupun pasir di wilayah Kab. Lingga,” tutup Tok Agus.

Sementara itu menurut klarifikasi dari kepala Dinas Penamaan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Lingga, Said Nursyahdu dilansir dari mediatrias.com mengatakan, “selama belum terbangun smelter, perusahaan Bauksit yang beroperasi di Kab. Lingga tidak dibenarkan melakukan kegiatan ekspor”, katanya.

Hal tersebut berdasarkan aturan sesuai undang-undang no. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

“Untuk pemurnian bauksit (Smelter) itu kan sama saja dengan berdirinya pabrik, nah pabrik itu pembangunannya harus pakai izin, izinnya nggak diatur dalam Permen ESDM, tapi diatur dengan peraturan kementerian lain atau PEMDA”, ungkap Kepala DPMPPTSP Lingga.

“Namun, Perusahaan Bauksit dapat juga diberikan kuota ekspor, apabila rencana pembangunan smelter prosesnya juga jalan, menurut saya proses jakan ini tahapan perizinannya udah clear,” jelas Said Nursyahdu.

Dia juga menyimpulkan, bahwa Permen ESDM itu menjelaskan syarat untuk membawa bauksit ke luar, harus ada rencana pembuatan smelter, yang memakai pakta Integritas.(ihn)

Recommended For You

About the Author: Redaksi Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *