PENGORBANAN, FITNAH DAN ATURAN MAIN PEMILU YANG DIKHIANATI

Catatan Kecil Bagi Pemilu yang Penuh Drama

IL-Pemilu Hampir 3 Pekan berlalu, namun Polemik dan aura permusuhan tidak mudah berlalu. Saling caci, saling hujat, saling fitnah, saling curiga masih saja bergulir dari pihak-pihak yang berseteru dan pihak-pihak yang dianggap punya kepentingan besar. Lantas masihkah semua itu murni mengatas namakan Rakyat?. Kalau pun iya, si Udin yang sehari-hari bekerja di kelong tak akan tahu kalo saat ini Paslon Presiden Pasangannya sedang menyusun strategi untuk menuntut. Kalau pun iya, Mak Are yang menjajakan ikan pais tak akan tau kalau Paslon Pilihannya sedang bagi-bagi kursi Menteri. Kalaupun iya,Timah yang sehari-hari buruh cuci tak akan terkaji dengan Undang-undang Pemilu yang tingginya bisa dibikin bantal. Lantas, Rakyat yang mana yang dimaksud?

*Pengorbanan
Pemilu 2019 merupakan Pemilu dengan Drama terpanjang dan berdarah. Pemilu
Serentak mulai dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden dinilai sebagai Pemilu dengan system terumit di dunia. Yang menarik, peran serta media seakan menambah
ketegangan politik pada pemilu kali ini. Hoax yang bertebaran hingga dengan perang antar pengikut yang tak jarang berakhir dengan aksi saling lapor ke Bawaslu ataupun Kepolisian. Pesohor negeri yang turut menjadi korban antara lain Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dani yang diduga melakukan pencemaran yang dipersembahkan oleh Media sebagai The Most Power dalam Pemilu Kali ini. Jatuhnya Korban dari pihak penyelenggara yang berjumlah lebih dari 500 orang merupakan bukti nyata bahwa drama memilih pemimpin di negeri ini butuh banyak. pengorbanan Respon pemerintah melalui ungkapan belasungkawa dan santunan dinilai
tidaklah cukup. Peristiwa ini merupakan ongkos dan pengorbanan yang tidak dibenarkan untuk tujuan apapun termasuk tujuan demokrasi. Bisa dibayangkan beban kerja Petugas KPPS
tersebut walau kerja mereka kurang lebih 28-29 Jam. Tahapan pemilu yang sudah dimulai sejak tahun 2017 ini sebenarnya KPU lah yang lebih dari sekedar lelah. Terutama KPU didaerah
-daerah, karena mereka yang mempersiapkan anggaran, pengadaan, mempersiapkan logistik sampai dengan pendistribusian logistic yang mencakup daerah-daerah terpencil di Indonesia.

*Fitnah
Kekuatan berita HOAX yang didukung oleh media dan dimakan mentah-mentah oleh masyarakat yang lapar akan berita menjadi senjata ampuh untuk melancarkan fitnah-fitnah (keji)
terutama oleh penyelenggara dalam hal ini KPU dan BAWASLU. Dimulai dari dipertanyakannya anggaran Pemilu yang bernilai Rp. 25.59 Triliun yang diwarnai dengan anekdot kotak suara kardus serta berbagai spekulasi ketahanannya, kesalahan input Data form C1 yang membuat KPU menjadi bulan-bulanan receh, penetapan caleq Napi yang dimenangkan MK, Kesulitan mendata Jumlah Napi Pemilih, dugaan kecurangan mengarah ke Paslon tertentu sampai dugaan membunuh Badan Adhocknya sendiri. KPU melalui konferensi Persnya mempersilahkan pihak-pihak yang mencurigai untuk melaporkan hal-hal diatas ke lembaga yang berwenang. Mahfud MD sebagai mantan Ketua MK menilai ini sebagai ritual pemilu. KPU diserang mulai dari perhitungan sampai dengan penetapan, selanjutnya di Mahkamah Konstitusi lalu kemudian MK lah yang disalahkan dan dituduh melakukan kecurangan. Ketidak dewasaan dalam berpolitik merupakan seni tersendiri dalam demokrasi negeri ini.

*Aturan Pemilu
Lain cerita dengan Pemilu Presiden lain lagi warna-warni cerita Pemilihan Legislatif baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat. Issue Money Politic sebagai gula-gula pemilu yang tak berkesudahan menjadi issue utama yang juga tak terselesaikan. Benarkah rakyat telah pintar memilih calonnya tanpa diiming-imingi uang?Justru rakyat semakin pintar memilih calonnya dilihat dari besaran uang. Ini pesta, pesta untuk rakyat yang hanya 5 tahun sekali. Setelah ini mereka tak akan dapat merasakan uang dari bapak-bapak yang terhormat yang mengatasnamakan wakil mereka. Ada harga ada suara. Lantas, dimanakah Bawaslu? akan
ditindaklanjuti apabila ada laporan dan bukti dari masyarakat. Lantas, adakah rakyat yang mau melapor dan memberikan bukti?Tentu tidak. Netralitas ASN juga sebagai salah satu PR yang tak akan terselesaikan pada setiap kali pemilu. Bahkan terang-terangan menunjukkan bukti di media sosial sebagai pendukung calon tertentu. Bisakah ditindaklanjuti?Silahkan laporkan dan berikan bukti. Begitulah jawaban Klise dari sebuah lembaga pengawasan. Dan yang paling menyakitkan dari pengkhianatan Aturan Pemilu ada kekuatan dari Petahana yang tidak terbantahkan menggerakkan perangkat untuk tujuan tertentu bahkan diiringi dengan ancaman-ancaman serius. Dari semua yang telah terpapar diatas, akankah negeri ini akan menjadi lebih baik 5 tahun kedepan?Seberapa panjang lagikah drama demokrasi negeri ini? Seberapa sempurnakah pendewasaan berpolitik dinegeri ini?Seberapa banyak kah rakyat akan menanggung hal ini?
Wallaahualambissawab…

Daik, 13 Mei 2019
By. Me

Recommended For You

About the Author: Redaksi Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *