Penyelenggaraan Pilkada Bebas Korupsi

Dewi Purnama Mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

Infolingga.net – Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia akan dilaksananakan pada tanggal 09 Desember 2020. Penyelenggaraan pilkada bebas korupsi merupakan hal hal yang sangat diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Penyelenggaraan pilkada bebas korupsi merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat agar nasib negara ini menjadi lebih baik dengan adanya pemimpin yang adil dan bijaksana, sehingga tidak merugikan masyarakat. Pemimpin harus mampu membuat negara atau daerah yang ia pegang selama lima tahun kedpan semakin maju dan sejahtera.


Baca juga : Kec. Singkep Barat Gelar Apel Persiapan Dalam Rangka Mensukseskan Pilkada 2020

Namun terlepas dari keinginan kita tersebut masih ada hal-hal yang akan menimbulkan pro dan kontra dalam persaingannya. Seperti pengalaman yang pernah ada sebelumnya. Ketika hendak melakukan Pemilihan Umum pasti ada beberapa pihak melakukan upaya yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Pemerintah agar mereka bisa terpilih sebagai pemimpin suatu Daerah.

Upaya-upaya tersebut berupa money politik atau suap supaya si penerima uang memilih mereka dalam pemilihan umum nanti dan ada juga kasus suap RAPBD, operasi tangkap tangan atau(OTT) dugaan menerima suap terkait pengurusan jabatan. Hal-hal tersebut dihalalkan oleh calon –calon pemimpin daerah yang curang demi mendapatkan sebuah jabatan. Dan ada juga kasus Calon daerah tersandra korupsi tetap bisa mencalonkan diri saat pemilihan umum.

Pendapat pertama saya yaitu tentang kegiatan korupsi saat pilkada seperti suap dan kasus korupsi lainnya. Masyarakat awam saat diberikan suap akan semena-mena menerima uang dengan perasaan gembira, mereka tidak memikirkan nasib negeri ini jika pemimpinnya sudah lihai dalam hal kasus suap-menyuap, kasus korupsi dan hal lainnya yang menggelapkan uang, hari ini mereka dikasi uang ratusan ribu, bisa jadi selama beberapa tahun kedepan hak uang mereka pula yang diambil oleh pemimpin yang mereka pilih tersebut dengan nominal yang jauh dari yang mereka terima saat pemilihan umum.

Pemimpin yang melakukan korupsi akan sedikit waktu untuk mengurusi kewajibannya dalam mengatur suatu daerah, karena ia akan sibuk dengan urusan kebohongannya, cara menutupi kebohongannya dalam menyimpan uang, akibatnya apa? Insfrastruktur menjadi terhambat, dana-dana desa berkurang dan banyak hal lagi kerugian yng nanti akan dirasakan oleh kita sebagai masyarakat.

Calon Pemimpin yang melakukan suap atau korupsi akan dihukum dengan bedasar pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana Suap jika ketahuan akan dihukum selama beberpa tahun.

Maka dari itu jadilah warga negara yang pintar dalam bertindak agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama berusaha memilih calon pemimpin yang memang bagus, memiliki visi misi jelas unttuk membangun daerah nya kedepan, memiliki riwayat hidup yang baik dan pengalaman kerja nya yang sudah diakui, yang kedua jadilah pemilih yang baik dengan tidak menerima suap dan jujur dalam melakukan pemilihan, ketika mengetahui ada pihak yang melakukan money politik kita bisa ikut melaporkan hal itu ke pihak yang berwenang, yang ketiga tidak melakukan golput, gunakanlah hak suara dengan sebaik-baiknya, pilihan kita hari ini adalaah cerminan nasib negara kita 5 tahun kedepan.

Hal yang kedua yang ingin saya angkat adalah ada calon daerah yang tersandra korupsi tetap bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal ini terdengar aneh bagi saya dan mungkin bagi orang lain, orang yang sudah melakukan kesalahan besar dan fatal namun masih bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin, bukankah kita tahu seorang pemimpin haruslah menjadi seorang panutan dan contoh yang baik, namun jika ia sudah memiliki riwayat kejahatan korupsi tetapi masih bisa menjadi pemmimpin, siapa yang dapat menjamin dia tidak akan mengulangi kembali.

Namun begitulah kenyataannya mantan Koruptor boleh ikut pilkada usai 5 tahun keluar Bui, yang merupakan keputusan MK yang merupakan permohonan uji materi yang diajukan perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi (perludem) dan indonesia corruption – watch (ICW)atas pasal 7 ayat (2) huruf g Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Polemik boleh tidaknya eks koruptor menjadi caleg mengemukakan setelah KPU melarang mereka, sementara Bawaslu membolehkan, kedua badan ini tidak menemukan kesepakatan dan akhirnya masalah ini diserahkan ke MK yang memutus uji materi PKPU ,MK membolehkan eks koruptor mencalonkan diri.

Seperti yang kita ketahui sebenarnya KPU sudah melarang Eks koruptor menjadi caleg yang merupakan upaya KPU untuk menjalankan pemerintahan yang anti KKN (korupsi,Kolusi,Nepotisme). Hal ini terdengar sangat tidak rasional,masih banyak lagi orang –orang yang berpendidkan dan jujur yang bisa menjadi calon pemimpin. Mereka yang telah membuat kesalahan dengan merugikan hak orang lain tidak pantas menjadi pemimpin Lagi, apalagi memiliki riwayat sebagai tahanan BUI.

Tetapi inilah negeri kita dengan berbagai aturan pemerintahan, ada yang memihak dan ada yang tidak, kita sebagi warga negara yang baik tentunya harus menaati dan menjalankan kewajiban kita sebaik-baiknya, intinya baik atau tidaknya pemimpin tergantung dengan hari ini kita memilih, jadilah pemilih yang pintar, jangan sekali-kali menerima suap dan kampanye hitam lainnya.

Penulis : Dewi Purnama

Recommended For You

About the Author: Redaksi Infolingga

Media Informasi dan Hiburan Seputar Kepri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *