Surat Terbuka Atas Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah Memutuskan Izin Prinsip Beberapa PTT dan THL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga

DARI KAMI YANG BUKAN BAGIAN PEMERINTAH (FREELANCE)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh …

Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, saya mendoakan semoga Bapak-bapak selalu dilindungi Allah SWT, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan juga dalam mengemban tugas memimpin Kabupaten Lingga yang sama-sama kita cintai ini.

Izinkan kami untuk menyampaikan sanjungan kami terhadap kinerja dan kebijakan-kebijakan yang kami pikir tepat yang telah dibuat walau baru seumur jagung memimpin kabupaten ini.

Baca juga :

Nizar: Keputusan Soal PTT dan THL Sudah Final

Kesahajaan dan ketegasan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam mengambil keputusan memutuskan kontak beberapa PTT dan THL, kami menilai adalah kebijakan yang wajar. Kami menyakini ada hal-hal yang mengharuskan pemerintah mengambil keputusan seperti itu. Karena dalam dunia pekerjaan ada penilaian efektivitas dan kinerja yang harus jadi penilaian pimpinan, apatah lagi pekerjaan dalam perjanjian kontrak.

Pekerjaan dalam perjanjian kontrak memang sejatinya tidak mengikat seumur hidup. Ketika kontrak tiba pada pada masanya, bisa kemudian diperpanjang atau tidak. Kami paham, bukan awam. Hingga kami berani beragumen dan membenarkan keputusan pemerintah daerah.

Kebijakan yang secara kasat mata menimbulkan kontroversi ini, memang tak bisa dihindari. Mereka yang tidak diperpanjangkan kontrak, bukanlah sebenarnya korban. Tetapi justru mereka yang belum memahami tentang perjanjian pekerjaan.

Kami juga menyakini bahwa keputusan pemerintah daerah tidak ada kaitannya dengan politik. Justru kebijaksanaan kami menilai, adalah efisiensi beban anggaran atau hal-hal lain dalam penilaian kinerja PTT ataupun THL yang bersangkutan. Bukan hal yang tabu bagi kami karena pada pemerintahan sebelumnya hal yang sama juga berlaku. Bahkan lebih parah jumlah THL yang melebihi kapasitas anggaran hingga pemerintah melakukan seleksi.

Keputusan pemerintah inipun tidaklah arogan. Sebab langkah yang dianjurkan untuk mengajukan gugatan sudahpun disampaikan.

Yang kami menilai hari ini adalah ketidakmampuan bagi mereka yang merasa korban. Hingga tak hentinya meneror untuk bisa meraih lagi pekerjaan. Tanpa mereka sadari, mereka lalai dalam mensyukuri nikmat Tuhan. Lantas siapakah yang bersikap arogan sebenarnya ???. Kami menilai justru mereka yang arogan karena terlalu menuntut.

Tertanggal 2 Juli 2020 ini, kami mungkin sekelompok dari 1500 lebih rekan-rekan yang hari ini belum sama sekali menjamah bagaimana bekerja dibawah roda pemerintahan. Walaupun sebenarnya pada hati kami ingin sekali berkontribusi untuk mengabdi. Tapi kami mawas diri, dan tidak berkeras hati menekan pemerintah daerah untuk mengakomodir semua terfasilitasi.

Karena kami menyadari kemampuan ada pada setiap diri. Semua manusia tentu dibekali kelebihan dan kekurangan. Itulah hal yang membuat kami bijaksana menyikapi.

Kami berharap kepada mereka-mereka yang menganggap dirinya korban untuk bisa berbesar hati. Bukan terus menjustifikasi salah keputusan pemerintah. Berbijaksanalah, karena pemerintah punya cermin untuk menilai kinerja.

Bukan berlebihan bertutur, soal rezeki hanya Allah yang mengatur. Hanya kita diminta untuk selalu bersyukur.

SALAM TAKZIM KAMI 1500 FREELANCE

(Red)

Recommended For You

About the Author: Redaksi Infolingga

Media Informasi dan Hiburan Seputar Kepri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *