Untuk Kedua Kalinya, Musyawarah Antara Pihak PT. TBJ dan Masyarakat Tanjung Irat Belum Temui Kata Sepakat

Keterangan foto : Kepala Desa Tanjung Irat, Darwan

Info (Lingga)-Sosialisasi dan musyawarah yang digelar oleh PT. TBJ (Telaga Bintan Jaya) selaku perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan masyarakat desa Tanjung Irat untuk yang kedua kalinya belum menemukan kata sepakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Desa Tanjung Irat, Kec. Singkep Barat, Selasa (14/01/2020).

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Tanjung Irat, Darwan, “Iya, ini yang kedua kalinya, kemarin tepatnya hari kamis (09/01/2020) sudah dilaksanakan sosialisasi dan musyawarah pertama namun belum ada kata sepakat, tapi kali ini, untuk kali kedua ini juga belum ditemui kata sepakat antara pihak perusahaan dan masyarakat desa”, tuturnya pada media ini.

Menurut Darwan, tidak ditemuinya kata sepakat tersebut dikarenakan beberapa permohonan masyarakat desa terhadap perusahaan tidak dapat terpenuhi.

“Masyarakat masih tidak setuju perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut, dalam hal ini tambang Bauksit, hanya mampu memberikan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) sebesar Rp 500/ tonase,” jelas Darwan.

Darwan menjelaskan bahwa, masyarakat desa Tanjung Irat berharap pihak perusahaan dapat membuat sebuah kebijakan yang dapat membantu meringankan beban masyarakat desa.

“Masyarakat saat ini mengeluh, karena posisi Jetty (pelabuhan Loading material) pihak perusahaan PT. TBJ membuat kondisi air laut disekitar jetty tersebut menjadi keruh, padahal lokasi tempat masyarakat mencari ikan untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berada di daerah Jetty yang dibangun tersebut”, terang Kepala Desa Tanjung Irat.

Oleh sebab itu, “hingga sosialisasi dan musyawarah untuk kedua kalinya ini masih belum menemukan kata sepakat, karena masyarakat menganggap pihak perusahaan tidak mampu membuat kebijakan yang lebih baik demi kepentingan masyarakat Tanjung Irat pada umumnya”.

Keterangan foto : Direktur Utama PT. Telaga Bintan Jaya (TBJ), JAIRUN

Sementara itu, Jairun selaku Direktur Utama PT. TBJ mengungkapkan, “kami dari pihak perusahaan hanya sifatnya memberikan dana CSR, tapi untuk pengelolaannya nanti akan dibina oleh pemerintah”.

“Jadi sebenarnya, dana itu sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah, bukan kita pihak perusahaan yang menentukan, jadi penambang tidak menentukan dana CSR tersebut tetapi pemerintah yang menentukan”.

Perlu diketahui bahwa, Kami hanya numpang lewat di desa Tanjung Irat, yang kami tambang itu Daerah Langkap, untuk itu kami pihak perusahaan hanya sanggup membayar sebesar Rp 500/tonase, itupun melalui perhitungan-perhitungan dari pihak perusahaan, bukan hanya sekedar menentukan angka”.

“Sekarang penambangan itu sudah diatur dengan aturan yang baru, untuk pemerintah saya rasa belum paham itu, jadi banyak sekali aturan-aturan dari minerba yang harus kita taati, kalau saya memberikan kompensasi itu bisa dikategorikan suap gitu, tidak dibenarkan sama sekali sekarang ini,” jelas Jairun yang merupakan Direktur Utama PT. TBJ.(ihn)

Recommended For You

About the Author: Redaksi Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *