UPP Kepri Gelar Raker Bersama UPP Kab/kota Melalui Video Conference

Keterangan foto : foto bersama anggota UPP Provinsi Kepri usai Raker

Info (Kepri) – Peningkatan kapasitas dan tanggung jawab, memberantas pungutan liar (Pungli) di Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kepri dengan melaksanakan rapat kerja (Raker) bersama seluruh UPP Kabupaten/Kota di awal tahun 2020. Kegiatan berlangsung di Ruangan Video Conference Polda Kepri, Rabu (22/01/2020).

Ketua UPP Kepri, Kombes. Pol. Purwolelono, S.I.K., M.M., dalam sambutannya mengatakan, “Raker UPP Kepri tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan Raker UPP Kepri tahun 2020 ini berlangsung melalui Video Conference bersama UPP Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepri,” ungkap Purwolelono.

“Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan tempat dan waktu serta dapat bertatap muka dan berkomunikasi dengan seluruh perangkat UPP Kota/Kabupaten,” ujar Ketua UPP Kepri yang didampingi Wakil Ketua UPP 1, Mirza Bachtiar dan Wakil Ketua 2 UPP, Jasmin Manulang.

Lanjut Irwasda Polda Kepri ini, diselenggarakannya Raker UPP Kepri bersama UPP Kota/ Kabupaten di awal tahun 2020 ini, bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pemberantasan Pungli baik di UPP Provinsi maupun Kota/Kabupaten.

“Raker ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana target dari masing-masing Kelompok Kerja UPP selama tahun 2020 serta menentukan langkah-langkah guna meningkatkan unit kerja UPP baik di UPP Provinsi maupun UUP Kota/Kabupaten tahun 2020,” jelas Ketua UPP Kepri.

Sebagai Informasi, “Satgas Saber Pungli dibentuk oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo, sebagai wujud upaya Pemerintah untuk menghadirkan negara guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualiatas, cepat, mudah terjangkau dan terukur serta menghapus pungli dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur negara ditingkat pusat, Pemerintah daerah Provinsi maupun Kab/kota bahkan sampai tingkat paling kecil RT/RW,” Jelasnya.

Lebih jauh Ketua UPP Kepri menjelaskan,  “dalam kehidupan era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi yang membawa resiko dan kompleksitas yang terjadi dilingkungan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Negara, dalam mengemban tugas Satgas Saber Pungli dituntut menjalankan amanat tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.”

“Sejalan dengan itu, Tim UPP wajib untuk mendedikasikan melalui kerja nyata sesuai dengan tupoksi yang telah diamanatkan oleh negara kepada tim UPP,” himbau Ketua UPP Kepri.

Adapun arahan Presiden RI pada saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Sentul Convensional Center pada tanggal 13 November 2019 yang lalu adalah untuk menjaga 2 agenda besar bangsa yaitu, menciptakan lapangan kerja dan menjaga iklim investasi.

Oleh sebab itu, Satgas Saber Pungli harus mendukung dan menindak lanjuti arahan Presiden RI pada Rakornas di Sentul dengan menselaraskan program UPP sesuai keinginan dari Presiden RI.

Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha, investor yang menanamkan modal di Indonesia dapat dipermudah proses perijinan dan keinginannya.

“Satgas Saber pungli harus dapat mencegah dan mendeteksi oknum aparatur negara atau siapapun yang akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan pungutan liar,” jelas Kombes. pol. Purwolelono.

Selanjutnya Ketua UPP Kepri menyampaikan pointers hasil Rakernas Saber Pungli tahun 2019 sebagai berikut :

1. UPP memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di daerah atau wilayahnya dalam hal tertentu, dengan melakukan koordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

2. Usulan dan penetapan Kabupaten/Kota menjadi wilayah bebas Pungli.

3. UPP Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dan bersinergi dengan UPP instansi vertikal, Kementerian dan Lembaga diwilayah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

4. Bagi UPP Kementerian dan Lembaga dan Daerah perlu dibuat kantor sekertariat dan posko Saber Pungli.

5. Tingkatkan manajemen pengelolaan laporan pengaduan masyarakat.

6. Tingkatkan sinergritas dengan stakeholder dan penggiat anti pungli.(ihn)

Sumber : Humas Polda Kepri

Recommended For You

About the Author: Redaksi Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *